anggota komisi v dpr ri fraksi ppp arwani thomafi menungkapkan sistem politik dinasti harus dibatasi, karena berpotensi menyandra hak politik publik.
dalam konteks pemilihan kepala daerah, adanya politik dinasti, misalnya semua kepala daerah merupakan Satu keluarga, berpotensi menyandra hak politik yang mayoritas disediakan umum, ujar arwani thomafi selama jakarta, kamis.
arwani menyampaikan, tidak dapat dipungkiri apabila darah politik mengalir di sebuah keluarga, namun hal itu tetap mesti dibatasi supaya memberi kesempatan publik lain menduduki posisi politik tersebut.
misalnya calon pertahana tidak boleh mencalonkan keluarganya pada Salah satu jangka waktu setelahnya, kami tidak mau hak yg dipunya mayoritas umum tersebut tersandra melalui hak dinasti itu, kata arwani.
Informasi Lainnya:
menurut arwani, politik dinasti serta berpotensi mempersempit partisipasi publik dengan membiarkan sebuah keluarga menguasai lebih daripada Satu bidang, tidak hanya politik, tapi mampu merambah ke bidang ekonomi.
untuk tersebut, lanjut arwani, meskipun darah politik tidak dapat dihalangi, tapi dengan pembatasan itu, umum baru mempunyai kesempatan membangun demokratisasi selama sistem politik.
kedepan, pembatasan-pembatasan tersebut harus diatur melalui baik, untuk tak terjadi penyanderaan hak politik umum, kata arwani.