gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria yang biasa disapa jokowi tersebut menyebutkan, penandatanganan surat itu tak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang diselenggarakan badan upaya-upaya milik negara (bumn) dan tak memerlukan tanda tangan presiden ri agar dapat membeli anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. kalau gitu jadi dirut bumd saja, tutur jokowi selama balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- Yuk Beli Jam Tangan Murah di Sini
- Jasa Cuci Sofa Di Jakarta
- Tempat Beli Jam Tangan Murah
jokowi menungkapkan kiranya yang seharusnya menandatangani surat tersebut adalah bagian yang membeli dana anggaran segera yaitu, direktur utama pt. mrt jakarta dibuat konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau aku dan tanda tangan, berarti aku harus ngawasi berbagai tiap detik, menit, produk. kayak enggak ada kerjaan saja aku, ujarnya.
penolakannya supaya menandatangani surat itu, lanjutnya, dan untuk bentuk preventif kalau pembangun mrt menggarap penyelewengan pada penggunaan dana.
kalau diselewengkan, saya serta yang harus tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Salah satu persyaratan dan diminta oleh menteri keuangan agar pihak pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.