gubernur dki jakarta joko widodo menyampaikan bahwa penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) agar pencairan hibah pembangunan moda transportasi massal (mrt) daripada pemerintah pusat tidak akan ditandatangani oleh dirinya.
tinggal bagi surat keputusan pelimpahan tanggungjawab. nanti dan akan tandatangan dapat sekretaris daerah (sekda) dapat kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), tutur jokowi pada balaikota dki jakarta, jumat.
pemilihan pihak internal pemerintah provinsi dki jakarta sebagai penanggungjawab, berdasarkan jokowi, dilakukan untuk pengawasan lebih tidak sulit. lebih-lebih, kepala bappeda, sarwo handayani, serta merupakan salah Salah satu komisaris pt. mrt jakarta.
kalau aku kan ke kepala bapedda, kan kepala komisaris di sana, katanya.
Informasi Lainnya:
jokowi meyakinkan kiranya pengalihan tanggungjawab ini tak hendak mengganggu proses launching dan segera diselenggarakan.
sementara itu, wakil menteri keuangan, mahendra siregar menyebutkan bahwa duduk perkara soal penandatangan surat itu telah dijelaskan makanya pihak pemprov dki jakarta tak mesti khawatir.
ada beberapa peraturan yang sudah diperbaharui sehingga dapat menjalankan peluang untuk kita merevisi bagaimana tatacara untuk merumuskan surat di atas itu, papar mahendra.
mahendra meneruskan kiranya peraturan dan berubah setelah itu tentu ingin disesuaikan melalui peraturan pemerintah serta peraturan menteri keuangan.
intinya, pak gubernur mampu menunjuk internal supaya merupakan penanggungjawab, ujarnya.